PENAFIAN: BUKAN APLIKASI PEMERINTAH
Aplikasi ini adalah proyek independen dan TIDAK berafiliasi dengan, didukung oleh, atau mewakili entitas pemerintah manapun di Indonesia. Aplikasi ini bukan produk resmi Pemerintah Republik Indonesia.

Buku Saku UUD 1945 adalah referensi hukum digital offline untuk masyarakat Indonesia. Dapatkan akses cepat dan mudah ke UUD 1945 dan berbagai kitab hukum penting lainnya, langsung dari genggaman — tanpa perlu koneksi internet.

FITUR UTAMA
• Referensi Hukum Lengkap: UUD 1945, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), KUH Perdata, dan Pancasila.
• 100% Offline: Semua teks sudah tersimpan di dalam aplikasi. Baca kapan saja, di mana saja — tanpa perlu koneksi data.
• Pencarian Cepat: Temukan pasal atau bab tertentu secara instan, baik lintas dokumen maupun di dalam satu dokumen.
• Mode Baca Nyaman: Sesuaikan ukuran teks sesuai kenyamanan Anda.
• Ringan & Cepat: Dirancang untuk performa optimal di berbagai perangkat.

SUMBER INFORMASI
Periksa teks hukum melalui dokumen lengkap yang dihosting lembaga pemerintah Indonesia berikut. Sumber tersedia melalui Penafian & Sumber di Pengaturan, serta tombol sumber pada layar baca. Sumber eksternal memerlukan internet; tautan PDF membuka atau mengunduh dokumen.
- UUD 1945 dalam satu naskah (amandemen I–IV) — BKN · PDF: https://www.bkn.go.id/storage/2014/06/UUD-1945.pdf
- UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) — JDIH Mahkamah Agung · PDF: https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/KITAB%20UNDANG-UNDANG%20HUKUM%20PIDANA/1672802656_2023UU001.pdf
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang — JDIH Mahkamah Agung · PDF: https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/KUH%20DAGANG.pdf
- UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP) — JDIH Kemnaker · PDF: https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/2025uu20.PDF
- Pancasila dan 45 butir pengamalan — Kementerian Pertahanan: https://www.kemhan.go.id/renhan/2014/11/20/45-butir-pedoman-penghayatan-dan-pengamalan-pancasila.html
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata — JDIH PN Bengkalis · PDF: https://jdihpn.pn-bengkalis.go.id/kolonial/data_kolonial/KOLONIAL_KUH_PERDATA.pdf
- KUHP lama (Wetboek van Strafrecht) — JDIH Mahkamah Agung · PDF: https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/KUH%20PIDANA.pdf
- UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP lama) — JDIH Mahkamah Agung · PDF: https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/KUHAP.pdf

EDISI DAN MATERI BELAJAR
Memuat UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) dan UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP) sesuai naskah yang diundangkan. KUHP lama dan KUHAP 1981 tetap tersedia sebagai referensi historis dan diberi label dicabut. Perubahan peraturan dan putusan pengadilan dapat memengaruhi pasal tertentu. Pembukaan UUD memuat lima sila Pancasila; halaman Kemhan memuat 45 butir pengamalannya. Ringkasan dan soal latihan adalah materi belajar buatan aplikasi, bukan materi resmi pemerintah atau ujian.

TUJUAN
Aplikasi ini dibuat untuk tujuan edukasi dan referensi, guna mempermudah akses masyarakat terhadap informasi hukum. Meskipun kami berupaya menjaga keakuratan data, selalu rujuk dokumen resmi pemerintah untuk kebutuhan hukum yang bersifat mengikat atau krusial.